Lacak Arsip

Anti Virus sMaDav

Minggu, 03 Juli 2011

Muktamar PPP Menyimpan Kecemasan

Di tengah kegembiraan kader PPP yang kini tengah menggelar Muktamar VII, sebenarnya mereka tengah menyimpan kecemasan yang luar biasa. Kecemasan itu menyangkut masa depan partai berlambang Ka’bah, terutama ketika berhadapan dengan Parliamentary Threshold (PT) yang didorong hingga ke angka 4 persen sampai 5 persen.

PENGAMAT Politik dan Pengurus Presidium Nasional Masika ICMI, Ardi Winangun mengatakan kecemasan-kecemasan yang dialami kader dan partisan PPP itu terwujud dalam beberapa bentuk, pertama, muktamar ini merupakan muktamar luar biasa, sebab seharusnya Muktamar VII PPP baru digelar nanti, pada Februari 2012. Namun karena 2012 terlalu dekat dengan Pemilu 2014, maka mau tidak mau, terjadi kesepakatan bahwa muktamar harus dipercepat. Tujuannya, agar persiapan untuk menghadapi Pemilu lebih panjang dan lebih siap.

Kecemasan berikutnya adalah bila PT disepakati 4 persen sampai 5 persen. Sebab, aturan itu bisa jadi akan mengubur PPP di luar Senayan. Kekhawatiran ini sangat wajar, karena perolehan suara pada Pemilu 2004 yang mencapai 8,2 persen, ternyata turun di Pemilu 2009 menjadi hanya 5,3 persen. Bisa jadi, pada Pemilu 2014 akan kembali turun.

Menurunnya suara yang melanda PPP salah satunya karena semakin banyaknya partai berhaluan Islam yang muncul. Sehingga, partai-partai berhaluan nasionalis lebih diminati masyarakat pemilih, karena mereka lebih mampu membumikan ideologi atau visi dan misinya. Sedang partai-partai Islam, terutama PPP, belum mampu melakukan hal itu.

Kondisi seperti itu diakui sendiri oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II dan Harlah XXXVII PPP (Partai Persatuan Pembangunan), di Medan, Sumatera Utara, Januari 2010 silam.

Suryadharma Ali mengakui, isu keislaman yang selalu dijadikan modal PPP ternyata tidak mampu mendongkrak dukungan. Karena persoalan krusial yang menjadi perhatian utama masyarakat adalah keterjangkauan harga kebutuhan pokok, bukan isu ritual keagamaan yang sampai saat ini masih dikemukakan oleh partai Islam.


Untuk mensiasati agar bisa lolos PT 4 persen sampai 5 persen, PPP kembali menggandeng para kiai sebagai vote getter agar bisa mendulang suara. PPP mengklaim, 41 kiai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Kebangkitan Nadlatul Ulama (PKNU) yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota di Jawa Timur telah bergabung ke PPP. Kejadian ini akan menjadi amunisi baru membangkitkan kejayaan PPP, setelah terpecah di era reformasi.

Kekuatan dari kiai itu bertambah ketika di sela-sela Muskerwil DPD PPP Jawa Timur, Juni 2011, sejumlah kiai seperti KH Anwar Iskandar (Kediri), KH Nawawi Abdul Jalil (Pasuruan), KH Mas Subadar (Pasuruan), KH Mahrus (Madura), KH Ja’far Yunus (Madura),dan Gus Yasin (Madura), menyatakan bergabung dengan PPP. Deklarasi bergabungnya para ulama dan kiai ini dilakukan di sela-sela Muskerwil DPD PPP Jawa Timur di Surabaya, belum lama ini.

Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Muchdi PR yang sebelumnya sempat ngotot ikut dalam bursa, akhirnya keok sebelum perang.

Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) digelar Minggu (3/7/2011) di Bandung, Jawa Barat. Dari empat kandidat calon Ketum PPP yang memperebutkan suara terbanyak untuk duduk di puncak pimpinan, ternyata tinggal tiga orang. Mereka adalah Suryadharma Ali, Ahmad Muqowam, dan Ahmad Yani. Sedangkan Muchdi PR yang sebelumnya sempat ngotot ikut dalam bursa, akhirnya keok sebelum perang.

MUNDURNYA Muchdi dibenarkan Ketua Tim Suksesnya, Ridho Kamaludin. “Benar, pak Muchdi sudah menyatakan batal maju menjadi kandidat. Alasannya, ada sesuatu yang penting dan tidak bisa diungkapkan. Yang jelas bukan mundur, tapi batal,” ujar Ridho.

Dengan mundurnya Muchdi, maka praktis tinggal tiga kandidat yang akan bertarung pada Muktamar yang digelar dari 3 Juli sampai 7 Juli 2011 tersebut. Menurut Kelua Panitia Penyelenggara muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Emron Pangkapi, panitia memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh kandidat untuk memanfaatkan momentum muktamar PPP sesuai aturan partai yang tertuang dalam AD/ART. “Kami berharap seluruh kandidat bisa menawarkan program yang konstruktif dan diyakini bisa membesarkan PPP di masa mendatang,” katanya.

Emron mengingatkan, peserta muktamar hendaknya memilih figur terbaik dari kandidat ketua umum yang ada sesuai dengan hati nurani, tentunya dengan pertimbangan mampu membesarkan PPP ke depan. “Kami minta agar menghindari praktik politik uang.” ujarnya.

Emron menjelaskan, PPP merupakan partai besar yang memiliki infrastruktur lengkap meliputi pengurus wilayah di 33 provinsi, pengurus cabang di 497 kabupaten/kota, pengurus anak cabang di 62.000 kecamatan, maupun pengurus ranting di tingkat desa/keluarahan.

“Untuk menggerakkan Infrastruktur partai yang sudah besar agar menjadi lebih besar lagi, dibutuhkan figur ketua umum yang memiliki jiwa kepemimpinan dan sudah mengakar di PPP,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Irgan Chairul Mahfiz mengingatkan Muktamar VII PPP jangan hanya dianggap sebagai ajang pertarungan kader partai untuk memperebutkan posisi ketua umum saja. Tapi, ada makna terpenting dalam Muktamar, yakni menjadi ajang konsolidasi persiapan Pemilu 2014.

Ideologi PPP Harus Diubah

PENGAMAT politik dari Lembaga Survei Indobesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi melihat PPP membutuhkan pemimpin yang mampu memaksimalkan potensi PPP. Serta menyelamatkan partai ini dari ancaman tersingkir dari pentas politik nasional.
Ideologi PPP


Menurut Muhtadi, PPP butuh sosok yang bisa menyatukan serta menyinergikan seluruh kekuatan dan potensi partai. Apalagi, pada tiga kali Pemilu lalu, perolehan suara PPP menurun. Hal ini terbukti pada Pemilu 2009 yang turun merata di seluruh wilayah. “Di Jakarta saja, yang merupakan basis dan kantong PPP, suaranya turun 5-8 persen,” jelas Muhtadi di Jakarta, Minggu (3/7/2011).

Yang akan semakin memperburuk perolehan suara PPP, kata Muhtadi, adalah konflik internal walaupun tidak sampai pada perpecahan. Bahkan, akan semakin repot, jika partai yang dibentuk dari fusi sejumlah partai ini tidak mampu menyatukan elemen-elemen yang berbeda.

Sementara itu, Pengamat Politik Muhammad Qodari menegaskan ideologi PPP yang selama ini identik dengan Islam, warna hijau tua, bisa saja berubah menjadi hijau muda.

Menurut Qodari, selama ini ideologi PPP masih menganut Islam murni.Jika dalam Muktamar ini, ideologi PPP berubah menjadi Islam moderat, maka Qodari warna kebesaran PPP bisa berubah menjadi hijau muda. “Maksudnya ideologi PPP menjadi Islam plural (moderat) atau agak liberal,” kata Qodari.

Qodari yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indobarometer ini menegaskan ideologi PPP saat ini berada di persimpangan jalan. Terlebih, banyak kader muda yang ingin terjadi perubahan ke arah yang lebih moderat.

“Mana yang akan diambil, kita tunggu saja di Muktamar. Ini salah satu hal yang menarik pada Muktamar ini yakni platform partai,” tandasnya.

Dia mengatakan soal platform ideologi partai juga bisa dijadikan senjata oleh para calon Ketua Umum PPP agar menang.

Kisruh KETUM Di Tubuh PPP

Tiga Kandidat Klaim Pasti Menang

MENTERI Agama yang kini masih menjabat Ketum PPP Suryadharma Ali mengaku yakin bisa kembali memperebutkan posisi ketua umum. “Semua calon berat, tapi Anda bisa tahu, saya didukung 32 DPW PPP,” katanya.

Dukungan yang sudah diraihnya itu terbukti dengan dilakukannya deklarasikan di hotel Crown, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2011) lalu.

Dalam deklarasi itu, sebanyak 32 DPW PPP mendukungan Suryadharma untuk kembali maju menjadi calon Ketua Umum. Hanya DPW PPP Jawa Tengah tidak hadir dalam memberikan dukungannya.

Sementara itu, Ketua DPP PPP Ahmad Muqowam yang mengaku jika terpilih sebagai ketum, maka suara PPP dalam Pemilu 2014 akan meningkat. “Kalau saya terpilih, saya yakin suara PPP akan meningkat. Kalau tidak meningkat saya akan mundur. Tidak seperti lainnya, yang suaranya malah menurun tapi masih berniat maju kembali,” kata Muqowam.

Muqowam menuturkan, setelah muktamar akan terjawab seperti apa PPP nantinya. Dia juga sudah berkomunikasi dengan seluruh wilayah, dan catatan yang dia dapatkan ada yang mengeluhkan betapa mencekamnya PPP sekarang.

Sedangkan kandidat lainnya, Ahmad Yani siap mundur dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bila terpilih menjadi Ketua Umum PPP. Yani meyakini dirinya akan terpilih menjadi ketua umum.

“Saya yakin, mendapat dukungan dari banyak Dewan Pimpinan Cabang (DPC), karena sudah berkomunikasi 99 persen dari DPC itu,” jelas Yani.

Menurut Yani, dalam pemilihan nanti, dirinya akan menawarkan ide dan gagasan. Berbeda dari yang lain yang menawarkan materi.

Selain itu, ia yakin menang apabila pemilihan dilakukan secara adil. Artinya, tak ada tekanan dan politik uang. Dengan gagasan yang ia tawarkan, maka PPP akan kembali menjadi besar. “Pada 2014 nanti jika saya ketua, suaranya akan mencapai dua digit,” ujar Yani.

Nazaruddin Tebar Dana Ke Kader Demokrat

Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul meminta seluruh kader yang sedang terjerat kasus hukum harus dinonaktifkan, termasuk mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. “Tanpa terkecuali, semuanya harus diberi sanksi dan dinonaktifkan,” ucap Ruhut

PEMBERIAN sanksi kepada Nazaruddin dipandang baik oleh Ruhut. Namun, menurutnya, jangan hanya Nazaruddin saja yang diberi sanksi. “Saya usulkan selain Nazaruddin yang telah diberi sanksi, anggota-anggota lain juga harus diberi sanksi. Misalnya, Andi Nurpati. Dia harus diberi sanksi,” ucap Ruhut.

Disampaikan Ruhut, kasus yang menimpa Andi Nurpati ini mencoreng wajah Demokrat. “Kami yang berperan memenangkan Partai Demokrat pada Pemilu lalu, merasa tercoreng. Padahal kami memenangkan Pemilu dengan kerja keras. Tapi ini bisa menimbulkan persepsi lain di masyarakat,” jelas Ruhut.

Untuk itu, Ruhut menilai diperlukan ketegasan Dewan Kehormatan partai. “Amir Syamsuddin tidak boleh pilih-pilih orang. Jangan ada unsur-unsur etnis di sini. Semua harus diberi sanksi, termasuk Andi Nurpti. Amir selalu ngomong soal Nazar, tapi soal Andi Nurpati dia paling diam. Karena orang sekampungnya,” tegas Ruhut.

Selain Andi Nurpati, seluruh kader Demokrat yang namanya disebut-sebut oleh Nazaruddin juga harus diberi sanksi dan dinonaktifkan. “Semua nama yang disebut Nazaruddin harus dinonaktifkan. Baik dia pengurus, legislatif bahkan eksekutif sekalipun, harus dinonaktifkan. Meski mereka belum tersangka. Nazar juga kan belum tersangka. Jadi harus sama,” ujar Ruhut.

Menurutnya, kondisi kasus Nazaruddin saat ini juga akibat andil kader Demokrat lainnya. “Ada kesalahan kader lain di sini, yang terlalu banyak bicara dan mengakibatkan Nazaruddin seperti itu. Andi Nurpati, Kastorius Sinaga dan Amir Syamsudin jangan terlalu banyak ngomonglah. Daripada mereka terlalu banyak bicara, lebih baik membuktikan saja ucapan Nazaruddin itu benar atau tidak,” ucap Ruhut.

Ruhut juga menyampaikan, Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk oleh Demokrat, terus bekerja. “Tetapi kan TPF ini yang aktif Cuma tiga orang. Saya, Benny Harman dan Edi Sitanggang. Yang lain kan tidak pernah aktif, pertemuan juga jarang datang,” ucap Ruhut.

Namun, dalam penyelesaian kasus hukum, Demokrat akan menghormati proses hukum. “Ketua Umum bilang, karena sudah di ranah hukum, biarkan saja. Jangan kita intervensi dan kita harus menghormati KPK,” ujar Ruhut.

Meski demikian, Ruhut menegaskan, Demokrat akan membantu penyelesaian kasus ini jika diminta. “Dulu kan KPK tidak mau dibantu Demokrat. Tapi sekarangm, syukurlah Busro telah kembali ke jalan yang benar. Dia telah meminta bantuan kami,” ucap Ruhut.

Ruhut juga menyampaikan masih berkomunikasi dengan dia hingga saat ini. “Saya sendiri ingin dia kembali. Saya masih komunikasi dengan dia. Katanya masih sakit dan nanti kalau sudah diizinkan dokter untuk kembali, Nazar bilang, dia ingin saya yang menjemputnya,” ucap Ruhut.

Sejumlah peristiwa itu, menurut Ruhut, menjadi penyumbang turunnya popularitas Presiden SBY dan Partai Demokrat. “Memang kami sedang dilanda masalah, dan turunnya poling ini menjadi pelajaran dan introspeksi bagi Demokrat. Masih ada 3,5 tahun lagu untuk konsolidasi,” ujarnya. Menurutnya, langkah yang harus dilakukan Demokrat adalah membuktikan diri sebagai partai terdepan dalam pemberantasan korupsi, sesuai dengan jargon Demokrat.

Untuk itu, menurut Ruhut, Partai Demokrat harus mengadakan pembersihan besar-besaran terhadap seluruh jajaran partai yang terkena kasus. “Saya akan mengusulkan kepada Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina agar Demokrat cuci gudang. Semua yang tidak bersih, harus disingkirkan,” tegasnya.

ABG Ngesek

St.Levi Journal: B 3859 TAZ Tercuri Maling

Tercuri Maling

St.Levi Journal: B 3859 TAZ Tercuri Maling