Lacak Arsip

Anti Virus sMaDav

Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan

Minggu, 07 Agustus 2011

Demokrat Terjangkit Dana Flu Burung

Jakarta - Partai Demokrat membantah memanfaatkan dana proyek vaksin flu burung untuk kepentingan politik pemilihan umum 2009, terkait pengajuan anggaran vaksin flu burung senilai Rp718 miliar di Kementerian Kesehatan, yang dinilai terlalu dipaksakan di saat menjelang pemilihan umum 2009.

"Tidak benar itu. Sama sekali tidak relevan mencurigai seperti itu," kata Hinca Panjaitan, juru bicara Partai Demokrat melalui pesan singkatnya, kepada Gresnews.com, Minggu (7/8).

Hinca menjawab tudingan Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjibtaning yang mengatakan, saat itu Komisi IX tidak tahu siapa yang bakal melaksanakan proyek vaksin flu burung. Namun, jika melihat fakta yang terungkap sekarang, Ribka menduga pengajuan anggaran saat itu terdapat kaitan dengan kepentingan pemilu 2009.

Soalnya, PT Anugrah Nusantara milik tersangka kasus korupsi Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, memenangkan proyek vaksin flu burung itu senilai Rp718 miliar dengan tambahan hibah dari WHO US$3,5 juta.

Menurut Hinca, kemenangan Partai Demokrat tahun 2009 dipastikan bersih. Hal itu, katanya, dapat dibuktikan berdasarkan laporan keuangan partainya yang sudah dinyatakan tidak masalah.
images courtesy : goal.com


"Laporan keuangan juga sudah selesai waktu itu dan tidak ada masalah dan sudah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku," pungkas Hinca.
Reporter : Khresna Guntarto (khresna@gresnews.com)
Redaktur : M. Achsan Atjo (atjo@gresnews.com)
sumber : http://www.gresnews.com/berita/hukum/185878-pemilu-2009-partai-demokrat-bantah-gunakan-dana-vaksin-flu-burung

Rabu, 03 Agustus 2011

Sri Mulyani Dibeking Pihak Asing

SAYA kira tanggapan itu adalah partisan yang penuh muatan politis. Kalau saya melihat neolib tidak seperti itu. Saya melihat tuduhan itu tidak mendasar,” kata Ketua Umum Partai SRI Daminaus Taufan, kepada di Jakarta, Rabu (3/8/2011). Partai SRI, katanya, merupakan buah dari SMIK (Solidaritas Masyarakat Indonesia untuk Keadilan) yang dalam salah satu asasnya mencakup asas keadilan. “Kami ini dalam salah satu asasnya mencakup asas keadilan, dan itu yang tidak ada di kalangan Neolib,” katanya.

Taufan sendiri mengakui partainya memang hanya mengandalkan SMI seorang, meski di dalamnya juga terdapat nama-nama terkenal macam Arby Sanit, Rocky Gerung, Todung Mulya Lubis, maupun Rahman Tolleng. “Memang ada jaringan di dalam Partai SRI ini, seperti nama Rocky Gerung ataupun Arby Sanit yang notabene mantan aktivis, tapi kami jualannya hanya Sri Mulyani. Karena mereka-mereka itu yang mengagumi Sri Mulyani, sehingga jaringan itu terbentuk dengan sendirinya,” ujarnya.

Partai SRI ini didirikan pada 2 Mei 2011 di Jakarta, oleh sejumlah orang yang bersimpati kepada Sri Mulyani Indrawati, mantan Menteri Keuangan periode 2004-2009, yang kini menjabat sebagai Managing Director World Bank. Kedekatan Sri Mulyani Indrawati dengan pihak asing, terutama Amerika Serikat, berimbas pada label neolib kepada partai yang baru muncul ini.

Gonjang-ganjing Bank Century yang tak kunjung selesai tak ayal memengaruhi tokoh Sri Mulyani Inderawati yang menjadi sentral dari Partai Serikat Rakyat Independen (SRI). Namun, hal tersebut dinilai tidak akan mengganggu.

“Beliau (Sri Mulyani) enggak salah, kami yakin tidak masalah. Jadi tidak khawatir. Ukurannya secara hukum bukan yang lain,” kata Daminaus Taufan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai SRI di Jakarta, Rabu (3/8). Bahkan, menurut Taufan, anggapan publik yang menyatakan mantan Menteri Keuangan itu terlibat tidak bisa menjadi pegangan. “Anggapan itu pendapat partisan tidak bisa dijadikan pegangan,” ujarnya.
Penokohan tunggal Sri Mulyani Indrawati (SMI) oleh Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) langsung dicap sebagai paham Neo-Liberalisme. Hal tersebut tidak terlepas dari stigma SMI yang sering dituding memiliki kedekatan dengan pihak asing, terutama Amerika Serikat.



Taufan dan partainya berkeyakinan rakyat Indonesia sudah cukup cerdas sehingga preseden dan anggapan buruk yang menimpa tokoh anutan partai berlambang sapu lidi tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Mantan Wasekjen Partai Indonesia Baru (PIB) itu tidak memungkiri jika Sri Mulyani yang menjadi tombak partainya lebih populer di kalangan menengah. “Saya yakin Ibu Sri Mulyani dikenal di daerah juga. Kalau dikenal kelas menengah, itu malah luar biasa karena kalangan itu bisa membawa perubahan,” ujarnya.

Mengenai pendanaan dan keterlibatan langsung Sri Mulyani dalam pembentukan partai SRI ini, Taufan mengatakan hal tersebut tidak terjadi. “Ibu Sri Mulyani tidak terlibat. Ini sepenuhnya ide dari bawah,” kata Taufan. Lalu, bagaimana mendapatkan dana untuk partai? “SMIK (cikal bakal partai SRI) sebenarnya hidup di Facebook. Kebanyakan rata-rata profesional, kalangan anak muda. Dari situlah dana kita selain iuran anggota,” tegasnya.
sumber :

Sabtu, 16 Juli 2011

Panggung Sandiwara Ala Demokrat

Peran dalang di Demokrat dengan dusta tiada tara

Tsunami politik yang menggoyang Partai Demokrat sepertinya belum mereda. Pasalnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat, Johnny Allen Marbun dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh bekas ajudannya Salestinus Angelo Ola, Kamis (14/7/2011) kemarin. Salestinus mengatakan, bekas atasannya itu diduga melakukan praktik percaloan bersama anggota DPR Fraksi Demokrat lainnya, Monica Wilhelmina Wenas.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat, Johnny Allen Marbun

“SAYA mau melaporkan dugaan tindak pidana korupsi mafia anggaran yang dilakukan oleh Monica Wilhelmina. Dia berperan sebagai calo bersama Johnny Allen,” ucap Selestinus.

Dituturkan Salestinus, peristiwa itu terjadi pada 2008. Saat itu, Johny menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR.

“Dia, Johnny, Wakil Ketua Badan Anggaran dan Monica ini sebagai calo yang menghubungkan orang daerah sama orang Banggar,” ungkap Salestinus yang mengaku ikut Johnny sejak 2005-2008.

Ditambahkan Salestinus, praktik mafia anggaran itu kerap berkaitan dengan pengucuran anggaran untuk daerah. Biasanya, Jhonny dan Monica mengambil 5 persen dari dana yang disepakati untuk dialokasikan ke daerah.

“Salah satu contohnya di Kabupaten Serang bagian Barat. Dialokasikan Rp39 miliar yang dibulatkan menjadi Rp40 miliar. Mereka ambil 5 persen, kira-kira Rp2 miliar,” ungkap Salestinus.

Bahkan, lanjut dia, dirinya pernah diperintahkan Johnny untuk mengambil uang hasil korupsi itu.

“Saya disuruh ambil duit ke sana-ke mari. Waktu itu saya enggak tahu kalau itu korupsi. Saya baru tahu akhir-akhir ini,” kata dia melanjutkan.

Sayangnya, Salestinus mengaku tidak memiliki bukti-bukti adanya tindak korupsi itu. Untuk sementara, dia hanya menyampaikan informasi. Meski begitu, Selestinus mengaku siap jika dipanggil untuk diperiksa.

Namun, meski terlihat heroik, Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) menilai langkah Selestinus yang mengadukan Johnny Allen terasa sangat aneh. Ada kesan, upaya itu hanyalah bagian dari skenario membungkam kasus Nazaruddin.

“Lang

kah dia itu seperti skenario untuk mengalihkan kasus Nazaruddin yang selama ini menyita perhatian masyarakat ke kasus Jhonny Allen,” tegas Direktur Eksekutif KP3I Tom Pasaribu kepada Monitor Indonesia, (Jumat, 15/7/2011). Tom berpendapat, selama ini kasus Jhonny Allen tidak pernah jelas tindak lanjutnya dari KPK, namun tiba-tiba publik dikagetkan dengan langkah Selestinus yang melaporkan mantan bosnya.

Jhonny Allen--Jangan ada dusta diantara Kita

Namun, lanjut Tom, ada sesuatu yang janggal di balik laporan Selestinus. Menurutnya, saat ini telah terjadi perpecahan luar biasa di internal Demokrat. Sebab sepengetahuan Tom, Jhonny Allen adalah orang dekat SBY.

“Selama ini kan kasus Jhonny Allen seperti ditutup oleh orang kuat Demokrat. Tapi sekarang ada upaya untuk membukanya kembali dengan pengaduan Selestinus tersebut,” kata Tom.

Kata Tom, dengan memunculkan kembali kasus Jhonny Allen tersebut ada upaya untuk menyelamatkan elit Partai Demokrat yang terlibat kasus Nazaruddin.

Kamis, 07 Juli 2011

Gayus Melingkar, Nazaruddin Kapan Pulang

Cerita Gayus dan Nazaruddin, Yang Muda Yang Bikin Repot.
Cerita Gayus dan Nazaruddin, Yang Muda Yang Bikin Repot.

SEKADAR mengingatkan, Gayus yang seorang pegawai pajak membuktikan dirinya mampu mengobok-obok hukum di negeri ini. Predikat mafia pajak pun melekat pada Gayus lewat sederet aksi nakalnya di lingkungan Direktorat Pajak. Meski masih berdarah muda, Gayus yang lahir di Jakarta, 9 Mei 1979 ini berhasil menimbun pundi-pundi kekayaannya.

Bukan itu saja, meski sudah tercatat sebagai tahanan, Gayus nyatanya masih leluasa keluar masuk penjara, hingga ke manca negara. Terakhir, dia bahkan menyebut sejumlah nama yang juga ikut terlibat dalam permainan haramnya.

Saking terkenalnya, Bona Paputungan yang mantan narapidana bahkan menciptakan lagu “Andai Ku Gayus Tambunan” yang menceritakan betapa Gayus mampu ‘mengatur’ segalanya dengan rupiah. Nah, bagaimana dengan Nazaruddin? Setali tiga uang, sepak terjang Nazaruddin juga tak berbeda jauh dengan Gayus. Keduanya masih muda. Nazaruddin lahir di Bangun, Pematangsiantar, Sumatera Utara, 26 Agustus 1978. Nazaruddin hanya lebih tua setahun dari Gayus.

Soal membuat repot republik, Nazaruddin juga tak kalah dengan Gayus. Nazaruddin yang mantan kasir Partai Demokrat ini juga memiliki harta yang cukup melimpah. Konon, limpahan harta itu dia peroleh dari hasil proyek yang ia kerjakan di berbagai lembaga pemerintah. Usai terlilit masalah korupsi, Nazaruddin juga meniru langkah Gayus terbang ke Singapura. Dari negeri Singa itu, Nazaruddin lantas ‘bernyanyi’, yang menurut Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, tak enak didengar.

Akan tetapi, jika dilihat dari sudut ‘prestasi’, nilai Nazaruddin sepertinya lebih tinggi dibanding Gayus. Jika Gayus hanya membuat repot aparat penegak hukum, Nazaruddin bisa di atas itu. Pasalnya, partai yang membesarkan namanya, Partai Demokrat, saat ini tengah dirundung masalah yang semuanya berawal dari kasus Nazaruddin. Tak pelak, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun ikut kebakaran jenggot oleh nakalnya Nazaruddin.

Terakhir, Nazaruddin dikabarkan tak lagi berada di Singapura. Beredar kabar, Nazaruddin saat ini sudah berada di Pakistan. Entah bagaimana caranya, yang pasti Nazaruddin bisa masuk ke negara itu, meski paspor miliknya sudah dicabut. Kalau kembali ke cerita Gayus, melenggang bebas ke negara lain tentu bukan hal yang sulit. Buktinya, Gayus pernah memiliki paspor atas nama Sony Laksono. Kalau Gayus saja bisa, kenapa Nazaruddin tidak bisa?

Terlepas dari kasus yang melilit mereka, cerita Gayus dan Nazaruddin memang cukup menarik diikuti. Usia boleh muda, tetapi kiprah mereka mampu membuat republik ini terombang-ambing.

Namun, publik tentu sangat berharap kepulangan Nazaruddin ke Tanah Air. Sebab, akan lebih enak didengar jika Nazaruddin ‘bernyanyi’ di depan penegak hukum ketimbang hanya berkoar lewat pesan di BlackBerry. Catatan terakhir, Gayus tampaknya lebih gentle, karena dia pergi ke luar negeri, tapi kembali lagi tanpa banyak masalah. Sebaliknya, Nazaruddin, pergi ke luar negeri, tapi enggan untuk kembali lagi

Aparat Hukum Mirip Keledai

Wajah bangsa Indonesia menjadi terpuruk di mata dunia, setidaknya ada dua orang yang sekarang ini berada di luar negeri menjadi buronan. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin dan Nunun Nurbaeti. Ini akan menjadi sebuah preseden buruk. Padahal selama ini Presiden SBY mengatakan Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum.

Operasi Intelijen Menjadi Buru Nazaruddin

Kabar kaburnya Nazaruddin ke luar negeri semakin menambah daftar panjang lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Sederet upaya untuk memulangkan Nazaruddin ke Tanah Air hingga saat ini tak juga menuai hasil. Bujuk rayu hingga ancaman hukum yang dialamatkan kepada Nazaruddin, tak juga membuat mantan kasir Partai Demokrat itu menyerahkan diri. Sebaliknya, ia justru melancarkan serangan demi serangan dari tempat persembunyiannya,

entah di

Demokrat Merasa Tersandera dengan Nazaruddin

Partai Demokrat merasa tersandera dengan tudingan Muhammad Nazaruddin. Mantan Bendahara Partai Demokrat ini rupanya sudah menabuh genderang perang kepada sejumlah elit demokrat yang juga diduga menikmati uang hasil suap proyek pembangunan wisma atlet di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Senin, 04 Juli 2011

Pemilihan Ketum PPP Satu Putaran

Bursa pemilihan calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2011-2016, semakin ketat. Kubu Suryadharma Ali mengklaim pihaknya yakin akan menang satu putaran.


Selanjutnya:
Didukung Para Kyai, SDA Yakin Menang Satu Putaran

SDA Gagal Lewat Aklamasi

Mimpi Suryadharma Ali untuk kembali duduk sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lewat jalur aklamasi buyar. Soalnya, tiga DPW sudah menyatakan tidak mendukung SDA sebagai ketua umum. Peluang aklamasi untuk Suryadharma Ali tertutup dalam Muktamar VII PPP kian menjauh.

“SAMPAI saat ini (Senin 4/7 sore), sudah ada tiga DPW yang tidak menyebut mendukung SDA sebagai Ketua Umum. Yakni, Jateng Bangka Belitung, dan Kalteng. Sedangkan, Kalsel menyebut tiga nama untuk dipilih (Suryadharma Ali, Akhmad Muqowam, Ahmad Yani, red),” kata Ketua Panitia Muktamar VII PPP Emron Pangkapi, saat konfrensi pers, Senin (4/7/2011), di Bandung.

Dari pantauan Monitor Indonesia Hingga saat ini 17 DPW PPP sudah memberikan tanggapan atas laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PPP. “Pada putaran pertama sembilan DPW (Jabar, Aceh, Kalbar, Sulteng, Papua Barat, Jateng, Sumbar, Kalteng, Sulut dan NTT) menerima LPJ Ketua Umum,” katanya.

Namun, kata Emron, DPW Jateng tidak menolak atau menerima LPJ. “Jateng abstain. Mereka hanya meminta audit keuangan partai dan transparansi keuangan. Mereka juga menilai pembinaan belum maksimal, dan mengkritik suara partai menurun,” ungkap Erman, yang juga Ketua DPP PPP bidang OKK itu. Jateng sendiri, kata Emron, tidak berubah dalam dukungannya. “Jateng mendukung Akhmad Muqowam,” tegasnya.

Sementara, pada putaran kedua, Maluku dan Babel menerima LPJ dan mendukung SDA. Begitu juga dengan Banten, Sultra, Papua, Sulteng menerima LPJ dan mendukung SDA. Sedangkan, untuk DPW Kalsel, kata Emron, bahasanya adalah dapat menerima LPJ, dan mempersilakan tiga kandidat terbaik untuk dipilih menjadi Ketum PPP.

“Kalau Bali, terima LPJ dan tidak menyebut mendukung siapa pun,” kata Emron. Hingga saat ini, DPW-DPW masih bergantian membacakan tanggapan LPJ Ketum PPP. Emron juga mengatakan kalau aklamasi SDA sudah tidak mungkin. “Kalau dilihat posisi sekarang, tampaknya aklamasi sudah tidak bisa,” imbuhnya.

SDA Optimis Menang



Namun, pria yang juga tim sukses SDA tersebut memprediksi jika petahana partainya akan menang dalam satu putaran. “Kalau prediksi saya 70-75 persen-lah. Satu putaran pastinya,” ujar Emron

Minggu, 03 Juli 2011

Presiden Minta PPP Kondusifkan Politik


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya mengajak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan aksi politik yang kondusif.

“SAYA mengajak kepada pimpinan, ulama, kader, dan simpatisan PPP untuk selalu memberikan keteladanan dalam memelihara dan menyalurkan perilaku politik yang cerdas, bersih, toleran, dan santun,” kata SBY dalam pidatonya pada pembukaan Muktamar VII PPP di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Minggu (3/7/2011).

Presiden juga mengajak PPP untuk membangun kehidupan politik yang ditopang keselarasan antara kemajuan sistem multipartai dan kokohnya sistem presidensial. Selain itu, presiden berharap agar kader PPP selalu menyebarkan dan menumbuhkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan demokrasi.

SBY mengungkapkan, PPP merupakan bagian dari sejarah politik Indonesia di era 70-an sebagai wadah berbagai partai politik bernafaskan Islam. PPP, juga berhasil mengatasi beragam gelombang dan gejolak politik di Indonesia.

Muktamar VII PPP yang diselenggarakan dari 3 juli 2011 hingga 6 Juli 2011 bertema “Meneguhkan dan Mengembalikan PPP sebagai Rumah Bagi Partai Politik Berdasarkan Islam.”

Muktamar PPP Menyimpan Kecemasan

Di tengah kegembiraan kader PPP yang kini tengah menggelar Muktamar VII, sebenarnya mereka tengah menyimpan kecemasan yang luar biasa. Kecemasan itu menyangkut masa depan partai berlambang Ka’bah, terutama ketika berhadapan dengan Parliamentary Threshold (PT) yang didorong hingga ke angka 4 persen sampai 5 persen.

PENGAMAT Politik dan Pengurus Presidium Nasional Masika ICMI, Ardi Winangun mengatakan kecemasan-kecemasan yang dialami kader dan partisan PPP itu terwujud dalam beberapa bentuk, pertama, muktamar ini merupakan muktamar luar biasa, sebab seharusnya Muktamar VII PPP baru digelar nanti, pada Februari 2012. Namun karena 2012 terlalu dekat dengan Pemilu 2014, maka mau tidak mau, terjadi kesepakatan bahwa muktamar harus dipercepat. Tujuannya, agar persiapan untuk menghadapi Pemilu lebih panjang dan lebih siap.

Kecemasan berikutnya adalah bila PT disepakati 4 persen sampai 5 persen. Sebab, aturan itu bisa jadi akan mengubur PPP di luar Senayan. Kekhawatiran ini sangat wajar, karena perolehan suara pada Pemilu 2004 yang mencapai 8,2 persen, ternyata turun di Pemilu 2009 menjadi hanya 5,3 persen. Bisa jadi, pada Pemilu 2014 akan kembali turun.

Menurunnya suara yang melanda PPP salah satunya karena semakin banyaknya partai berhaluan Islam yang muncul. Sehingga, partai-partai berhaluan nasionalis lebih diminati masyarakat pemilih, karena mereka lebih mampu membumikan ideologi atau visi dan misinya. Sedang partai-partai Islam, terutama PPP, belum mampu melakukan hal itu.

Kondisi seperti itu diakui sendiri oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II dan Harlah XXXVII PPP (Partai Persatuan Pembangunan), di Medan, Sumatera Utara, Januari 2010 silam.

Suryadharma Ali mengakui, isu keislaman yang selalu dijadikan modal PPP ternyata tidak mampu mendongkrak dukungan. Karena persoalan krusial yang menjadi perhatian utama masyarakat adalah keterjangkauan harga kebutuhan pokok, bukan isu ritual keagamaan yang sampai saat ini masih dikemukakan oleh partai Islam.


Untuk mensiasati agar bisa lolos PT 4 persen sampai 5 persen, PPP kembali menggandeng para kiai sebagai vote getter agar bisa mendulang suara. PPP mengklaim, 41 kiai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Kebangkitan Nadlatul Ulama (PKNU) yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota di Jawa Timur telah bergabung ke PPP. Kejadian ini akan menjadi amunisi baru membangkitkan kejayaan PPP, setelah terpecah di era reformasi.

Kekuatan dari kiai itu bertambah ketika di sela-sela Muskerwil DPD PPP Jawa Timur, Juni 2011, sejumlah kiai seperti KH Anwar Iskandar (Kediri), KH Nawawi Abdul Jalil (Pasuruan), KH Mas Subadar (Pasuruan), KH Mahrus (Madura), KH Ja’far Yunus (Madura),dan Gus Yasin (Madura), menyatakan bergabung dengan PPP. Deklarasi bergabungnya para ulama dan kiai ini dilakukan di sela-sela Muskerwil DPD PPP Jawa Timur di Surabaya, belum lama ini.

Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Muchdi PR yang sebelumnya sempat ngotot ikut dalam bursa, akhirnya keok sebelum perang.

Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) digelar Minggu (3/7/2011) di Bandung, Jawa Barat. Dari empat kandidat calon Ketum PPP yang memperebutkan suara terbanyak untuk duduk di puncak pimpinan, ternyata tinggal tiga orang. Mereka adalah Suryadharma Ali, Ahmad Muqowam, dan Ahmad Yani. Sedangkan Muchdi PR yang sebelumnya sempat ngotot ikut dalam bursa, akhirnya keok sebelum perang.

MUNDURNYA Muchdi dibenarkan Ketua Tim Suksesnya, Ridho Kamaludin. “Benar, pak Muchdi sudah menyatakan batal maju menjadi kandidat. Alasannya, ada sesuatu yang penting dan tidak bisa diungkapkan. Yang jelas bukan mundur, tapi batal,” ujar Ridho.

Dengan mundurnya Muchdi, maka praktis tinggal tiga kandidat yang akan bertarung pada Muktamar yang digelar dari 3 Juli sampai 7 Juli 2011 tersebut. Menurut Kelua Panitia Penyelenggara muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Emron Pangkapi, panitia memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh kandidat untuk memanfaatkan momentum muktamar PPP sesuai aturan partai yang tertuang dalam AD/ART. “Kami berharap seluruh kandidat bisa menawarkan program yang konstruktif dan diyakini bisa membesarkan PPP di masa mendatang,” katanya.

Emron mengingatkan, peserta muktamar hendaknya memilih figur terbaik dari kandidat ketua umum yang ada sesuai dengan hati nurani, tentunya dengan pertimbangan mampu membesarkan PPP ke depan. “Kami minta agar menghindari praktik politik uang.” ujarnya.

Emron menjelaskan, PPP merupakan partai besar yang memiliki infrastruktur lengkap meliputi pengurus wilayah di 33 provinsi, pengurus cabang di 497 kabupaten/kota, pengurus anak cabang di 62.000 kecamatan, maupun pengurus ranting di tingkat desa/keluarahan.

“Untuk menggerakkan Infrastruktur partai yang sudah besar agar menjadi lebih besar lagi, dibutuhkan figur ketua umum yang memiliki jiwa kepemimpinan dan sudah mengakar di PPP,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Irgan Chairul Mahfiz mengingatkan Muktamar VII PPP jangan hanya dianggap sebagai ajang pertarungan kader partai untuk memperebutkan posisi ketua umum saja. Tapi, ada makna terpenting dalam Muktamar, yakni menjadi ajang konsolidasi persiapan Pemilu 2014.

Ideologi PPP Harus Diubah

PENGAMAT politik dari Lembaga Survei Indobesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi melihat PPP membutuhkan pemimpin yang mampu memaksimalkan potensi PPP. Serta menyelamatkan partai ini dari ancaman tersingkir dari pentas politik nasional.
Ideologi PPP


Menurut Muhtadi, PPP butuh sosok yang bisa menyatukan serta menyinergikan seluruh kekuatan dan potensi partai. Apalagi, pada tiga kali Pemilu lalu, perolehan suara PPP menurun. Hal ini terbukti pada Pemilu 2009 yang turun merata di seluruh wilayah. “Di Jakarta saja, yang merupakan basis dan kantong PPP, suaranya turun 5-8 persen,” jelas Muhtadi di Jakarta, Minggu (3/7/2011).

Yang akan semakin memperburuk perolehan suara PPP, kata Muhtadi, adalah konflik internal walaupun tidak sampai pada perpecahan. Bahkan, akan semakin repot, jika partai yang dibentuk dari fusi sejumlah partai ini tidak mampu menyatukan elemen-elemen yang berbeda.

Sementara itu, Pengamat Politik Muhammad Qodari menegaskan ideologi PPP yang selama ini identik dengan Islam, warna hijau tua, bisa saja berubah menjadi hijau muda.

Menurut Qodari, selama ini ideologi PPP masih menganut Islam murni.Jika dalam Muktamar ini, ideologi PPP berubah menjadi Islam moderat, maka Qodari warna kebesaran PPP bisa berubah menjadi hijau muda. “Maksudnya ideologi PPP menjadi Islam plural (moderat) atau agak liberal,” kata Qodari.

Qodari yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indobarometer ini menegaskan ideologi PPP saat ini berada di persimpangan jalan. Terlebih, banyak kader muda yang ingin terjadi perubahan ke arah yang lebih moderat.

“Mana yang akan diambil, kita tunggu saja di Muktamar. Ini salah satu hal yang menarik pada Muktamar ini yakni platform partai,” tandasnya.

Dia mengatakan soal platform ideologi partai juga bisa dijadikan senjata oleh para calon Ketua Umum PPP agar menang.

Kisruh KETUM Di Tubuh PPP

Tiga Kandidat Klaim Pasti Menang

MENTERI Agama yang kini masih menjabat Ketum PPP Suryadharma Ali mengaku yakin bisa kembali memperebutkan posisi ketua umum. “Semua calon berat, tapi Anda bisa tahu, saya didukung 32 DPW PPP,” katanya.

Dukungan yang sudah diraihnya itu terbukti dengan dilakukannya deklarasikan di hotel Crown, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2011) lalu.

Dalam deklarasi itu, sebanyak 32 DPW PPP mendukungan Suryadharma untuk kembali maju menjadi calon Ketua Umum. Hanya DPW PPP Jawa Tengah tidak hadir dalam memberikan dukungannya.

Sementara itu, Ketua DPP PPP Ahmad Muqowam yang mengaku jika terpilih sebagai ketum, maka suara PPP dalam Pemilu 2014 akan meningkat. “Kalau saya terpilih, saya yakin suara PPP akan meningkat. Kalau tidak meningkat saya akan mundur. Tidak seperti lainnya, yang suaranya malah menurun tapi masih berniat maju kembali,” kata Muqowam.

Muqowam menuturkan, setelah muktamar akan terjawab seperti apa PPP nantinya. Dia juga sudah berkomunikasi dengan seluruh wilayah, dan catatan yang dia dapatkan ada yang mengeluhkan betapa mencekamnya PPP sekarang.

Sedangkan kandidat lainnya, Ahmad Yani siap mundur dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bila terpilih menjadi Ketua Umum PPP. Yani meyakini dirinya akan terpilih menjadi ketua umum.

“Saya yakin, mendapat dukungan dari banyak Dewan Pimpinan Cabang (DPC), karena sudah berkomunikasi 99 persen dari DPC itu,” jelas Yani.

Menurut Yani, dalam pemilihan nanti, dirinya akan menawarkan ide dan gagasan. Berbeda dari yang lain yang menawarkan materi.

Selain itu, ia yakin menang apabila pemilihan dilakukan secara adil. Artinya, tak ada tekanan dan politik uang. Dengan gagasan yang ia tawarkan, maka PPP akan kembali menjadi besar. “Pada 2014 nanti jika saya ketua, suaranya akan mencapai dua digit,” ujar Yani.

Nazaruddin Tebar Dana Ke Kader Demokrat

Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul meminta seluruh kader yang sedang terjerat kasus hukum harus dinonaktifkan, termasuk mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. “Tanpa terkecuali, semuanya harus diberi sanksi dan dinonaktifkan,” ucap Ruhut

PEMBERIAN sanksi kepada Nazaruddin dipandang baik oleh Ruhut. Namun, menurutnya, jangan hanya Nazaruddin saja yang diberi sanksi. “Saya usulkan selain Nazaruddin yang telah diberi sanksi, anggota-anggota lain juga harus diberi sanksi. Misalnya, Andi Nurpati. Dia harus diberi sanksi,” ucap Ruhut.

Disampaikan Ruhut, kasus yang menimpa Andi Nurpati ini mencoreng wajah Demokrat. “Kami yang berperan memenangkan Partai Demokrat pada Pemilu lalu, merasa tercoreng. Padahal kami memenangkan Pemilu dengan kerja keras. Tapi ini bisa menimbulkan persepsi lain di masyarakat,” jelas Ruhut.

Untuk itu, Ruhut menilai diperlukan ketegasan Dewan Kehormatan partai. “Amir Syamsuddin tidak boleh pilih-pilih orang. Jangan ada unsur-unsur etnis di sini. Semua harus diberi sanksi, termasuk Andi Nurpti. Amir selalu ngomong soal Nazar, tapi soal Andi Nurpati dia paling diam. Karena orang sekampungnya,” tegas Ruhut.

Selain Andi Nurpati, seluruh kader Demokrat yang namanya disebut-sebut oleh Nazaruddin juga harus diberi sanksi dan dinonaktifkan. “Semua nama yang disebut Nazaruddin harus dinonaktifkan. Baik dia pengurus, legislatif bahkan eksekutif sekalipun, harus dinonaktifkan. Meski mereka belum tersangka. Nazar juga kan belum tersangka. Jadi harus sama,” ujar Ruhut.

Menurutnya, kondisi kasus Nazaruddin saat ini juga akibat andil kader Demokrat lainnya. “Ada kesalahan kader lain di sini, yang terlalu banyak bicara dan mengakibatkan Nazaruddin seperti itu. Andi Nurpati, Kastorius Sinaga dan Amir Syamsudin jangan terlalu banyak ngomonglah. Daripada mereka terlalu banyak bicara, lebih baik membuktikan saja ucapan Nazaruddin itu benar atau tidak,” ucap Ruhut.

Ruhut juga menyampaikan, Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk oleh Demokrat, terus bekerja. “Tetapi kan TPF ini yang aktif Cuma tiga orang. Saya, Benny Harman dan Edi Sitanggang. Yang lain kan tidak pernah aktif, pertemuan juga jarang datang,” ucap Ruhut.

Namun, dalam penyelesaian kasus hukum, Demokrat akan menghormati proses hukum. “Ketua Umum bilang, karena sudah di ranah hukum, biarkan saja. Jangan kita intervensi dan kita harus menghormati KPK,” ujar Ruhut.

Meski demikian, Ruhut menegaskan, Demokrat akan membantu penyelesaian kasus ini jika diminta. “Dulu kan KPK tidak mau dibantu Demokrat. Tapi sekarangm, syukurlah Busro telah kembali ke jalan yang benar. Dia telah meminta bantuan kami,” ucap Ruhut.

Ruhut juga menyampaikan masih berkomunikasi dengan dia hingga saat ini. “Saya sendiri ingin dia kembali. Saya masih komunikasi dengan dia. Katanya masih sakit dan nanti kalau sudah diizinkan dokter untuk kembali, Nazar bilang, dia ingin saya yang menjemputnya,” ucap Ruhut.

Sejumlah peristiwa itu, menurut Ruhut, menjadi penyumbang turunnya popularitas Presiden SBY dan Partai Demokrat. “Memang kami sedang dilanda masalah, dan turunnya poling ini menjadi pelajaran dan introspeksi bagi Demokrat. Masih ada 3,5 tahun lagu untuk konsolidasi,” ujarnya. Menurutnya, langkah yang harus dilakukan Demokrat adalah membuktikan diri sebagai partai terdepan dalam pemberantasan korupsi, sesuai dengan jargon Demokrat.

Untuk itu, menurut Ruhut, Partai Demokrat harus mengadakan pembersihan besar-besaran terhadap seluruh jajaran partai yang terkena kasus. “Saya akan mengusulkan kepada Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina agar Demokrat cuci gudang. Semua yang tidak bersih, harus disingkirkan,” tegasnya.