Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul meminta seluruh kader yang sedang terjerat kasus hukum harus dinonaktifkan, termasuk mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. “Tanpa terkecuali, semuanya harus diberi sanksi dan dinonaktifkan,” ucap Ruhut
PEMBERIAN sanksi kepada Nazaruddin dipandang baik oleh Ruhut. Namun, menurutnya, jangan hanya Nazaruddin saja yang diberi sanksi. “Saya usulkan selain Nazaruddin yang telah diberi sanksi, anggota-anggota lain juga harus diberi sanksi. Misalnya, Andi Nurpati. Dia harus diberi sanksi,” ucap Ruhut.
Disampaikan Ruhut, kasus yang menimpa Andi Nurpati ini mencoreng wajah Demokrat. “Kami yang berperan memenangkan Partai Demokrat pada Pemilu lalu, merasa tercoreng. Padahal kami memenangkan Pemilu dengan kerja keras. Tapi ini bisa menimbulkan persepsi lain di masyarakat,” jelas Ruhut.
Untuk itu, Ruhut menilai diperlukan ketegasan Dewan Kehormatan partai. “Amir Syamsuddin tidak boleh pilih-pilih orang. Jangan ada unsur-unsur etnis di sini. Semua harus diberi sanksi, termasuk Andi Nurpti. Amir selalu ngomong soal Nazar, tapi soal Andi Nurpati dia paling diam. Karena orang sekampungnya,” tegas Ruhut.
Selain Andi Nurpati, seluruh kader Demokrat yang namanya disebut-sebut oleh Nazaruddin juga harus diberi sanksi dan dinonaktifkan. “Semua nama yang disebut Nazaruddin harus dinonaktifkan. Baik dia pengurus, legislatif bahkan eksekutif sekalipun, harus dinonaktifkan. Meski mereka belum tersangka. Nazar juga kan belum tersangka. Jadi harus sama,” ujar Ruhut.
Menurutnya, kondisi kasus Nazaruddin saat ini juga akibat andil kader Demokrat lainnya. “Ada kesalahan kader lain di sini, yang terlalu banyak bicara dan mengakibatkan Nazaruddin seperti itu. Andi Nurpati, Kastorius Sinaga dan Amir Syamsudin jangan terlalu banyak ngomonglah. Daripada mereka terlalu banyak bicara, lebih baik membuktikan saja ucapan Nazaruddin itu benar atau tidak,” ucap Ruhut.
Ruhut juga menyampaikan, Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk oleh Demokrat, terus bekerja. “Tetapi kan TPF ini yang aktif Cuma tiga orang. Saya, Benny Harman dan Edi Sitanggang. Yang lain kan tidak pernah aktif, pertemuan juga jarang datang,” ucap Ruhut.
Namun, dalam penyelesaian kasus hukum, Demokrat akan menghormati proses hukum. “Ketua Umum bilang, karena sudah di ranah hukum, biarkan saja. Jangan kita intervensi dan kita harus menghormati KPK,” ujar Ruhut.
Meski demikian, Ruhut menegaskan, Demokrat akan membantu penyelesaian kasus ini jika diminta. “Dulu kan KPK tidak mau dibantu Demokrat. Tapi sekarangm, syukurlah Busro telah kembali ke jalan yang benar. Dia telah meminta bantuan kami,” ucap Ruhut.
Ruhut juga menyampaikan masih berkomunikasi dengan dia hingga saat ini. “Saya sendiri ingin dia kembali. Saya masih komunikasi dengan dia. Katanya masih sakit dan nanti kalau sudah diizinkan dokter untuk kembali, Nazar bilang, dia ingin saya yang menjemputnya,” ucap Ruhut.
Sejumlah peristiwa itu, menurut Ruhut, menjadi penyumbang turunnya popularitas Presiden SBY dan Partai Demokrat. “Memang kami sedang dilanda masalah, dan turunnya poling ini menjadi pelajaran dan introspeksi bagi Demokrat. Masih ada 3,5 tahun lagu untuk konsolidasi,” ujarnya. Menurutnya, langkah yang harus dilakukan Demokrat adalah membuktikan diri sebagai partai terdepan dalam pemberantasan korupsi, sesuai dengan jargon Demokrat.
Untuk itu, menurut Ruhut, Partai Demokrat harus mengadakan pembersihan besar-besaran terhadap seluruh jajaran partai yang terkena kasus. “Saya akan mengusulkan kepada Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina agar Demokrat cuci gudang. Semua yang tidak bersih, harus disingkirkan,” tegasnya.
